Tahukah kamu, bagaimana wakaf dikelola pada masa Pemerintahan Islam ?

Syariat wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah, tepatnya ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sendiri yang pertama kali mewakafkan tanah milik untuk di bangun Masjid. Masjid yang di bangun atas dasar takwa itu kini dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Setelah itu, wakaf banyak dipraktekkan para sahabat.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)

Lalu, praktek wakaf juga berjaya di era selanjutnya, salah satunya di masa khilafah Umayyah. Seiring dengan terus meluasnya wilayah kekuasaan umat di era dinasti Umayyah, Islam telah menjadi negara yang kuat dan damai. Para pakar menyebut dinasti Umayyah sebagai masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meski memerintah kurang dari satu abad, berbagai kemajuan telah banyak diraih. Berbagai praktik ekonomi Islam makin dikembangkan, mulai dari sedekah, Zakat, infak, dan wakaf. Hal ini rupanya memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam.

Pada zaman itu,  wakaf tidak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

Di masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan berbuat baik seseorang dengan menyalurkan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti yang menaunginya. Antusiasme masyarakat Muslim untuk berwakaf telah menarik perhatian  penguasa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah untuk mengatur dan mengelola wakaf. Maka, dibentuklah lembaga yang mengatur wakaf. Lembaga itu bertugas untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Seiring berjalannya waktu, Umat Islam mulai merasakan betapa pentingnya pengelolaan oleh lembaga wakaf, hingga timbul keinginan mengatur perwakafan dengan baik dan benar bedasarkan Al Quran dan Sunnah. Setelah itu, dibentuklah lembaga yang mengatur aset wakaf dan penyalurannya ke mauquf ‘alaih.

Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dari Dinasti Umayyah, misalnya, telah merintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim. Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya.

Upaya itu mencapai puncaknya dengan berdirinya kantor wakaf yang berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan kontrol terhadap harta yang diwakafkan. Lembaga wakaf itu tercacat sebagai yang pertama dalam mengelola administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu.

Setelah itu, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman. Keberadaan lembaga wakaf itu dilanjutkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang bernama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf itu bertugas mengurusi masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang bernama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf itu bertugas mengurusi masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara.

Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu.  Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam. Pada masa pemerintahan Mamluk, apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan.

Pada masa Mamluk juga dikenal yang namanya wakaf hamba sahaya, yakni mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa Dinasti Turki Usmani ketika menaklukan Mesir,

Undang-undang wakaf

Di era Dinasti Mamluk inilah awal mula disahkannya undang-undang wakaf dalam sebuah pemerintahan Islam. Berbagai sumber sejarah menyebutkan, perundang-undangan wakaf pada Dinasti Mamluk dimulai sejak masa Sultan Dzahir Baybars al-Bandaqdari, ketika itu ia memilih hakim dari masing-masing empat mazhab.

Pada masa pemerintahan Turki Usmani, kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti itu telah mempermudah penerapan syariat Islam, di antaranya adalah peraturan tentang perwakafan. Bahkan untuk menangangi persoalan wakaf, pada awal abad ke-19 M, pemerintahan Turki Usmani telah membentuk kabinet khusus untuk menangangi masalah wakaf.

Undang-undang Perwakafan pernah dikeluarkan oleh pemerintahan Turki Usman pada 29 November 1863. Undang-undang itu mengatur pengelolaan dan pengawasan wakaf. Undang-undang itu dipraktikkan di berbagai negara, seperti Turki, Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, dan Arab Saudi untuk beberapa tahun setelah pecahnya Kesultanan Turki Usmani pada 1918.

Wallahu a’lam